Positif Covid-19, Sekda DKI Jakarta Saefullah Meninggal Dunia

Positif Covid-19, Sekda DKI Jakarta Saefullah Meninggal Dunia

Uncategorized

Sekda DKI Jakarta Saefullah – Kabar duka datang dari kursi pemerintahan, sekda DKI Jakarta Saefullah dinyatakan meninggal dunia dini hari tanggal 16 September 2020 usai dirinya terinfeksi COVID-19. Kabar tersebut dibenarkan oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Sebelum meninggal, Saefullah selaku sekertaris daerah kota Jakarta sempat berjuang melawan paparan virus corona yang kini tengah melanda dunia. Sefullah sempat mendapat perawatan intensif di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto.

Namun Saefullah dini hari dinyatakan meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada jam 12.55 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui memang Saefullah terpapar corona beberapa waktu lalu dan sudah dirawat sempat dirawat dirumah sakit selama beberapa hari.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga membenarkan bahwa Saefullah telah terpapar virus mematikan, covid-19 itu bersamaan dengan Wali Kota Jakarta Barat Uus Kusmanto.

Kabar ini memang sangat mengejutkan banyak orang, karena pasalnya Saefullah yang berstatus sekertaris daerah tersebut selama ini dinyatakan sehat dan tanpa gejala, namun pada beberapa waktu lalu Saefullah mendapatkan dirinya positif covid-19.

Dikarenakan hal itu juga Pemerintah Kota terus mengingatkan bahwa mungkin saja banyak orang yang sudah terpapar virus corona, hanya saja tidak timbul gejala, oleh sebab itu Pemprov terus mengingatkan agar seluruh masyarakat DKI Jakarta terus menerapkan fisik distancing, kenakan masker, dan terlebih lagi untuk terus mematuhi arahan PSBB yang kini telah diberlakukan kembali oleh pemerintah kota Jakarta.

Sebelum Saefullah meninggal dunia, Gubernur Anies mengajak masyarakat kota Jakarta untuk turut mendoakan beliau agar cepat sembuh dan pulih dari sakitnya.

“Kita berharap mudah-mudahan cepat pulih, gitu aja. Tapi (Sekda DKI dan Wali Kota Jakarta Barat), tanpa gejala,” ucap Anies.

Sebelum dirinya wafat, Saefullah untuk menginstruksikan aparatur negara yang bekerja dikantor dibatasi, hanya 5,5 jam saja. Karena waktu bekerja hanya 5.5 jam, maka sistem kerja akan dibagi dengan dua sif.

“Waktu bekerja di kantor paling sedikit 5,5 jam sehari sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja,” ucap Saefullah dalam SE tersebut, Kamis (3/9/2020).